Beberapa waktu yang lalu diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang katanya sebagai benteng terakhir keadilan di Republik ini, bahwa ternyata Pollycarpus tidak terbukti terlibat pada pembunuhan Munir seorang aktifis yang semasa hidupnya selalu membela kaum yang teraniaya, tapi kesalahan Pollycarpus hanya pengunaan surat palsu, sungguh ironi memang, dan tentu masih terbuka peluang menurut Ketua MA bagi kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi Wakil Jaksa Agung mengatakan harus ada Novum baru untuk melakukan hal itu.
Sejak semula kekuasaan sebenarnya selalu ambiguistas selalu berwajah dua, mempesona satu sisi, menakutkan pada sisi yang lain , hal ini mungkin berlaku pada kasus Munir atau juga pada kasus pembungkaman aktifis yang selalu tidak pernah terungkap, Kasus 27 Juli, Kasus penculikan 1998, kasus Marsinah, Peristiwa Tanjung Priok atau yang sekarang lagi terjadi di Russia pembunuhan wartawan karena terlalu kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakuan penguasa negeri tersebut, di negeri ini juga seperti kasus Udin wartawa harian Bernas Yogyakarta, ternyata Negara kekuasaan menimbulkan rasa takut kepada siapa pun, dia tampil begitu bengis, dan harus dipatuhi segala perintahnya Semakin banyak tidak terungkapnya kasus – kasus yang terjadi diatas, dan makin menguatnya eksistensi Negara sebagai konsekuensi logis melemahnya kekuatan oposisi, karena semua kekuatan yang mempunyai potensi ancaman selalu diakomodasi oleh struktur kekuasaan.
Sejak awal kasus Munir mulai diajukan tuntutan, saya sudah pesimis, hal ini disebabkan pengalaman – pengalaman masa lalu yang berakhir tidak adil bagi setiap pencari keadilan di negeri ini, apalagi menyangkut ada pertarungan elit berkuasa, maupun sipil atau militer yang berperan didalamnya, karena ketika Munir tewas dibunuh dengan cara tragis seperti itu, banyak spekulasi yang terjadi, apakah Munir dibunuh oleh elit kekuasaan masa lalu yang menunggu saat yang tepat untuk “mengeksekusi” Munir, atau ada kompromi antara elit demi sejarah masa lalu yang hitam, seperti kita ketahui Cak Munir melalui KontraS waktu itu yang membongkar peristiwa penculikan yang dilakukan salah satu pasukan elit di Negara Pancasila ini terhadap aktifis yang sangat kritis terhadap kekuasaan, yang sampai sekarang para aktifis tersebut tidak pernah ditemukan, Cak Munir juga melakukan pendampingan terhadap keluarga korban penculikan.
Keterlibatan elit masa lalu atau apapun namanya, sangat dimungkinkan kalau kita melihat proses rangkaian Kasus Munir ini dari awal sampai pada Keputusan MA, karena menurut DR Haryarmoko dalam bukunya Etika Politik Dan Kekerasan, kekerasan yang dilembagakan memakan korban kaum oposan, orang – orang miskin dan tersingkir, kelompok minoritas, mereka yang dianggap musuh oleh Negara, secara sistematis akan menjadi korban kekerasan ini. Kekerasan akan berakibat lebih jauh lagi adalah dibunuh.
Karena dapat ditilik juga pengungkapan Kasus Munir ini luar biasa susahnya, ada mantan Perwira Tinggi TNI yang dipanggil untuk didengar keterangannya seputar kasus tersebut saja susah datangnya, dan Polri tidak dapat melakukan apa – apa, walaupun sudah ada sinyal dari Presiden yang terhormat bahwa kasus ini harus diusut tuntas, ternyata sangat paradoks sekali dengan apa yang terjadi lapangan, bayangkan dalam kasus pegeboman di depan Kedutaan Australia, Cuma dalam hitungan jam saja Polisi sudah tahu kendaraan yang digunakan, plat mobil, pemilik mobil, dan pelaku serta jaringannya, luar biasa prestasi tersebut, tapi ibarat ucapan isteri Cak Munir Suciwati,”saya lelah dengan retorika Presiden. Kemampuan polisi yang menonjol dalam terorisme, mendadak menjadi tumpul dalam mengusut kasus Munir”
Kenyataanya pada Kasus Munir ini semacam ada kabut tipis yang samar – samar kelihatan bayang – bayang para pelaku utamanya, dan seakan – akan dapat ditebak bayang – bayang yang terlihat tersebut tapi sangat susah untuk kita menjamahnya. Dan sekarang tergantung penguasa negeri apakah benar pembunuhan Munir ini memang terlembagakan sebagai kejahatan yang terorganisir dan sistematis, jadi seluruh unit – unit kekuasaan bekerja untuk menutupinya, kalau benar itu terjadi maka Negara Kekuasaan ini telah benar – benar menjadi Leviathan, karena hanya menimbulkan rasa takut yang teramat sangat bagi warganya sendiri dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, kalau seandainya tidak, bagaimana kalau Kasus Munir jadikan pelopor dalam rangka mengungkapkan kasus – kasus “pengbungkaman” suara – suara rakyat lainnya. Sehingga Kekuasaan tidak berjalan diatas tulang belulang, darah dan airmata masyarakat yang telah memberikan mandate sebagai legitimasi pada kekuasaan agar dapat melindunginya, tapi jangan salahkan
Penulis
Sayed Junaidi Rizaldi
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas
