( http://www.republika.co.id/kirim_berita.asp?id=298473&kat_id=3&edisi=Cetak)
JAKARTA -- Proses menuju Pilkada DKI Jakarta masih diwarnai silang sengkarut. Kemarin (30/6) ratusan massa dari sejumlah LSM melakukan demo di depan kantor KPUD DKI, menuntut Pilkada yang transparan. Sementara, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI mengancam akan melaporkan KPUD DKI ke polisi.
Mendahului PKS, Sabtu (30/6), LSM pengawas Pilkada, Pilkada Watch, mendatangi Polda Metro Jaya membawa hasil pengecekan lapangan atas daftar pemilih tetap (DPT) dari KPUD DKI Jakarta. Pilkada Watch menemukan ketidakakuratan data DPT di berberapa wilayah DKI, sehingga melaporkan KPUD DKI ke polisi.
Dalam laporannya itu Pilkada Watch menuduh KPUD DKI telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. ''KPUD hanya memberi perpanjangan pendaftaran tambahan dua hari. Itu tidak cukup. Di beberapa tempat kami menemui banyak nama dobel dalam daftar DPT,'' kata Koordinator Pilkada Watch, Sayed Junaidi Rizaldi.
Berdasar data DPT dari berbagai sumber, Sayed dan kawan-kawannya melakukan penelusuran lapangan dan menemukan berbagai kejanggalan. Misalnya, satu orang bisa terdaftar dengan banyak nama. ''Di satu TPS di Matraman bahkan satu orang terdaftar dengan lima nama,'' kata Sayed. "Selain di Matraman, kejadian semacam itu juga ditemukan Sayed di wilayah Pengadegan, Utan Kayu, dan di Jakarta Barat."
Ancaman DPW PKS juga terkait dengan masih adanya "pemilih siluman" dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. Dari hasil penelitian terhadap DPT, PKS menemukan bukti-bukti kecurangan, seperti ditemukan oleh Pilkada Watch. Karena itu, DPW PKS akan melaporkan kasus "pemilih siluman" tersebut ke Polda Metro Jaya. "Kami akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya," kata Kepala Bidang Politik dan Hukum DPW PKS DKI Jakarta, Rois Hadiyana.
Menanggapi ancaman itu, Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro mempersilakan jika DPW PKS DKI Jakarta yang akan melaporkan KPUD ke Polda Metro Jaya. "Semua punya hak politik dan ini kan demokratis, ya terserah saja jika PKS akan melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait DPT," katanya, di Jakarta, Sabtu (30/6).
Penetapan DPT itu, menurutnya, sudah sesuai prosedur dan KPUD juga melakukan verifikasi terkait warga yang masuk dalam daftar pemilih untuk Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, ia mempersilakan saja jika DPW PKS akan membawa masalah DPT ke polisi. n rto/man/ayh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar