Pilkada DKI Jakarta Masih Banyak Pelanggaran

Sumber : Harian Rakyat Merdeka(Kamis, 09 Agustus 2007)

Hasil Pengamatan Lembaga Pemantau Saat Pencoblosan

Meski Pilkada DKI berjalan aman dan lancar, namun lembaga pemantau melihat masih banyak pelanggaran saat pencoblosan.

KOORDINATOR Pilkada Watch Sayed Junaidi Rizaldi mengaku menemukan banyak pelanggaran pada saat pencob­losan Pilkada DKI, kemarin. Pe­langgaran paling banyak ter­jadi disebabkan kekacauan data pemilih.

“Ada ghost voters yang ikut men­coblos di beberapa TPS,” ka­ta Sayed di Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan, di TPS 14 Kelurahan Kebon Melati, Ta­nah Abang, Jakarta Pusat, 23 orang yang tidak terdaftar da­lam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ternyata bisa ikut men­coblos.

Ada pula di TPS 03 Setia Budi, Jaksel, seorang pemilih, diduga kuat mengunakan kartu pemilih ghost voters. Pasalnya, nama yang tertera di kartu pe­mi­lih berbeda dengan nama asli­nya yang tertera di KTP.

Selain itu, lanjut Sayed, ada ju­ga pemilih di salah satu TPS di Cipinang Muara, namanya menghilang dalam daftar DPT, sehingga tidak bisa ikut memberikan suaranya.

Sayed menilai, pelanggaran itu terjadi karena kacaunya daftar pemilih. Menurutnya, KPU DKI ikut andil terjadinya pe­langgaran, karena membo­leh­kan orang memilih hanya ber­bekal kartu pemilih, mes­ki­pun tidak disertai KTP DKI.

Selain soal ghost voters, kata Sayed, Pilkada Watch juga menemukan pelanggaran yang dilakukan salah satu pendukung pasangan cagub-cawagub DKI, yang menyebarkan black campaign pada pagi hari sebelum pencoblosan.

“Kami mendap-ati seorang loper koran yang menyebarkan tabloid yang isinya menyu­dut­kan partai dan calon tertentu,” ungkapnya. Sayed pun ren­cananya akan melaporkan te­muan-temuan tersebut ke Pan­was dan aparat kepolisian.

Masih banyaknya pelang­ga­ran juga diungkapkan Jaringan Pen­didikan Pemilih Untuk Rak­yat (JPPR). Menurut Ko­or­di­nator JPPR Jerry Sumampouw, da­ri pemantauan seribu rela­wan di wilayah DKI, masih di­te­mukan pelanggaran saat pencoblosan.

“Masih ada warga yang tidak tercantum dalam DPT dan ha­nya memakai KTP bisa men­coblos. Di sejumlah TPS juga terdapat tim sukses yang masih mengenakan atribut calon,” ungkapnya.

Jerry mengungkapkan, salah satu kasus di TPS 103 Pen­ja­ri­ngan, Jakarta Utra. Panitia KPPS memberikan izin kepada warga yang hanya memiliki KTP untuk mencoblos.

Selain itu, lembaga pemantau Pil­kada DKI ini melihat, dari 11 ribu lebih TPS, hanya sekitar 24 per­sen yang logistiknya leng­kap. “Rata-rata tidak lengkap dan mayoritas kekurangan surat su­ara,” katanya.